setya novanto

Setya Novanto Masih Menyangkal

Posted on

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menyebut dua politikus PDIP yakni Menko PMK Puan Maharani dan Seskab Pramono Anung menerima uang korupsi. Dalam sidang yang digelar pada Kamis (22/3) lalu, Novanto mengatakan keduanya menerima masing-masing 500 ribu dolar AS.

Menanggapi hal itu, PDIP menilai pernyataan yang diucap eks Ketua DPR itu gegabah dan provokatif sebab bersumber dari keterangan orang lain, yakni Made Oka Masagung. Pernyataan Novanto disebut tak dapat masuk dalam klasifikasi saksi dan alat bukti dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP.

“Dalam hukum acara pidana, kesaksian Setya Novanto ini disebut sebagai Terstimoniun de auditu yaitu kesaksian karena mendengar dari orang lain yang tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung,” ucap Anggota Komisi Hukum DPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (23/3).

Basarah juga berpendapat pernyataan Novanto tidak bisa dipercaya begitu saja sebab selama ini ia dianggap tak kooperatif dalam menghadapi proses hukum. Ia menuding pernyataan Novanto di sidang itu hanyalah salah satu strategi yang sengaja disusun agar lolos dari jeratan hukum.

“Kredibilitas terdakwa yang demikian tentu akan menyebabkan keterangan yang diberikannya di persidangan termasuk tiba-tiba menyebut pihak lain menerima aliran dana, hanyalah bagian strategi untuk lolos dari jerat hukum dan mengaburkan perkara yang menjeratnya,” ucapnya.

Politikus PDIP lainnya yang juga disebut Novanto menerima uang korupsi e-KTP adalah Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah, serta Olly Dondokambey yang menjabat Gubernur Sulawesi Utara. Sebelumnya pernah ada pula dua nama anggota PDIP yang lebih dulu disebut Novanto yakni Yasonna Laoly yang merupakan Menteri Hukum dan HAM serta Arif Wibowo dari Komisi II DPR. Namun Setya Novanto tidak menyebut detail keterlibatan Yasonna dan Arif.

Senada dengan Basarah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku bingung partainya dikaitkan dengan kasus mega korupsi itu. Pasalnya saat proyek e-KTP itu dirancang dan kemudian disahkan, posisi PDIP adalah partai oposisi pemerintahan. Menurutnya orang yang harus menjelaskan duduk masalah kasus ini adalah Gamawan Fauzi.

Baca Juga : Pria Ini Masuk Islam Setelah Melihat Seseorang Solat Di Stasiun

“Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi eKTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat,” ujar Hasto.

Hasto bahkan menyinggung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan slogan khas “Katakan Tidak pada Korupsi” yang memimpin di kala itu. “Hasilnya begitu banyak kasus korupsi terjadi. Tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP,” lanjutnya.

Menurut Hasto para kader partainya siap siap diaudit untuk membuktikan tudingan Novanto itu. Selama 10 tahun pemerintahan SBY, tidak ada representasi menteri PDIP di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Hasto curiga ada semacam upaya untuk membawa kasus korupsi ini menjadi tanggung jawab PDIP.

“Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian atas apa yang disebutkan oleh Bapak Novanto, kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut. Dengan demikian tidak ada posisi politik yang terlalu kuat terkait dengan kebijakan e-KTP sekalipun,” lanjut dia.

Partai Demokrat pun buka suara merespons ucapan Hasto soal tudingan peran Gamawan dan pemerintahan SBY dalam kasus e-KTP. Wasekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik menegaskan partainya tak tahu menahu akar permasalahan korupsi tersebut.

“Jadi jawaban saya singkat saja, jangan melodramatik dan membiasakan diri melempar kesalahan pada orang lain. Hadapi dan patuhi proses hukum”.

Saat proyek e-KTP berlangsung, lanjut Rachlan, Ketua Umum Partai Demokrat kala itu dijabat oleh Anas Urbaningrum. “Bukan Pak SBY dan presiden tidak mengurusi masalah teknis,” ucapnya.
“Presiden SBY memisahkan dengan ketat masalah pengelolaan partai dari pembuatan kebijakan pemerintah. Partai hanya berperan di DPR,” imbuh Rachlan.

Rachlan yang menganggap PDIP cenderung melimpahkan tanggung jawab ke pemerintahan SBY, meminta PDIP meniru langkah partainya dalam mengambil sikap saat ada kader yang terlibat korupsi. “Tirulah teladan Partai Demokrat. Meski pahit, jangan lindungi kader yang nyata disangka terlibat kasus korupsi,” ucap dia.

“Bela partai dengan cara yang benar, cara yang ksatria, yakni dengan menunjukkan kepatuhan dan keterbukaan pada proses hukum. Tak perlu menangis, apologis dan mengasihani diri sendiri,” imbuh Rachlan.

Masih soal ucapan Hasto yang melempar kasus e-KTP ke Partai Demokrat, Ketua DPP Demokrat Ferdinand Hutahean menuding apa yang dilakukan Hasto adalah bagian dari politik cuci tangan.

“Hasto ingin mengesankan ke publik bahwa posisi PDIP saat kejadian korupsi e-KTP adalah oposisi yang tidak mungkin terlibat korupsi,” ujar Ferdinand di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).

Padahal menurutnya, perilaku korupsi adalah urusan personal seseorang yang tak ada kaitannya dengan pemerintahan. Meski kala itu PDIP merupakan partai oposisi, tak berarti para kader PDIP sudah pasti bersih dari korupsi.

“Perilaku korupsi itu adalah personal, pribadi dan moral seseorang, bukan karena status kelembagaan politik sebagai oposisi atau sebagai penguasa,” papar Ferdinand.
PDIP yang menuding Demokrat soal kasus e-KTP ini bahkan dianggap mengganggu komunikasi politik terkait wacana koalisi di Pilpres yang tengah dibangun. Hal itu dituturkan Waketum Demokrat Syarief Hasan.

“Ya kalau dibilang mengganggu ya sangat mengganggu. Kita kan harus saling menghargai. Koalisi itu harus saling menghargai. Kalau ada perbedaan kan ya jangan perbedaannya yang diangkat,” ucap Syarief.

Perdebatan yang tak kunjung rampung antara Demokrat dan PDIP soal kasus ini pun membuat Presiden Joko Widodo ikut berkomentar. Jokowi menegaskan, siapapun harus siap menjalani proses hukum jika sudah didukung bukti-bukti yang kuat.

“Negara kita ini negara hukum, jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja. Semua harus berani bertanggung jawab,” ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
“Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti hukum yang kuat,” lanjutnya.

Ketegangan yang terjadi antara PDIP dan Demokrat ini, rupanya tak membuat PDIP lantas menutup pintu koalisi untuk Demolrat di Pilpres 2019. Ketua DPP PDIP Arteria Dahlan mengatakan wacana koalisi dan kasus hukum adalah dua hal yang berbeda.

“Itu adalah dua hal yang terpisah. Politik itu kan sangat dinamis dan sangat dewasa. Tidak mungkin karena ada noda seperti ini tiba-tiba kita berhenti,”.

Arteria menegaskan, peluang koalisi PDIP dengan Demokrat masih sangat tinggi. Sebab menurutnya sejumlah partai politik yang ada saat ini tentu mengedepankan tujuan politiknya untuk mensejahterakan rakyat.

“Kita kedepankan bagaimana Pak Jokowi bisa terpilih lagi. Ada hal yang lebih besar, bagaimana kelangsungan kesejahteraan rakyat ini bisa berjalan. Itu tujuan lebih besar semua partai politik sekarang ini kan,” papar Anggota Komisi III DPR itu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *